Pelaporan dan Pengungkapan Leasing

  1. 1.      Latar belakang

Leasing adalah salah satu jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Leasing merupakan pranata hukum yang baru. Di satu pihak leasing mirip sewa menyewa, tetapi di lain pihak leasing juga mengandung unsur-unsur jual beli. Dalam perusahaan konstruksi, aktiva tetap merupakan bagian penting dari kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, karena aktiva memiliki proporsi yang terbesar dari kekayaan tersebut. Aktiva tetap adalah aktiva yang jangka waktu pemakaiannya lama digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tetapi tidak untuk dijual lagi dalam kegiatan operaional perusahaan, serta nilainya cukup besar. Aktiva tetap tersebut dapat berupa tanah, bangunan, perlengkapan, dan lain sebaginya.

Dalam rangka pengembangan perusahaan, biasanya perusahaan akan selalu berusaha untuk mengganti aktiva yang lama dengan aktiva yang baru. Penggantian atas aktiva yang lama ini mungkin disebabkan karena aktiva tersebut telah habis masa umur ekonomisnya atau karena rusak dan tidak dapat lagi digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan disisi lain, kegiatan operasional perusahaan menuntut adanya pengadaan aktiva tetap yang baru terutama tanah, gedung dan peralatan. Pengadaan aktiva tetap ini dapat dipenuhi oleh perusahaan dalam bentuk sewa guna usaha atau leasing.

Penggunaan sewa guna usaha sebagai sarana mengalihkan hak untuk menggunakan suatu harta kepada pihak lain telah mengalami pertumbuhan yang pesat, hal ini disebabkan semakin menyebarnya jenis aktiva yang dapat disewa guna mulai dari kendaraan, mesin-mesin, alat-alat berat sampai aset dengan tehnologi canggih. Hadirnya perusahaan sewa guna usaha ini semakin mempopulerkan dan menambah kiprah kegiatan bisnis sewa guna usaha sebagai sumber pembiayaan lain disamping cara-cara pembiayaan konvensional yang lazim dilakukan melalui perbankan.

Melihat semakin berkembangnya kegiatan sewa guna usaha, maka dirasakan adanya kebutuhan untuk menyediakan suatu standar akuntansi keuangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi sewa guna usaha dalam laporan keuangan, sehingga akan dihasilkan suatu laporan keuangan yang wajar dan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan.

Kegiatan sewa menyewa ini sangat bervariasi menurut kontraknya, variabelvariabel itu misalnya lama masa persewaan, persyaratan pembayaran dan pembelian, ayat-ayat mengenai pembatalan dan sanksi-sanksi, jaminan oleh penyewa mengenai nilai sisa, jumlah dan waktu pembayaran sewa, tigkat bunga yang terkandung dalam perjanjian sewa menyewa, dan pembayaran biaya-biaya tertentu seperti pemeliharan, asuransi, dan pajak. Hal-hal tersebut harus dipertimbangkan dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat dalam sewa guna usaha.

Kegiatan sewa guna usaha dikategorikan ke dalam klasifikasi dari segi lessee dan lessor. Klasifikasi sewa guna usaha dari segi lessee terdiri dari Capital Lease (Finance Lease) dan Operating Lease. Sedangkan klasifikasi sewa guna usaha dari segi lessor terdiri dari Sales Type Lease, Direct Financing Lease, Leverage Lease dan Operating Lease.

Bagi lessee kedua metode yaitu capital lease dan operating lease mempunyai akibat yang berbeda terhadap penyajian neraca dan laporan laba rugi. Metode capital lease akan menghasilkan jumlah laba yang lebih rendah dibandingkan dengan metode operating lease, hal ini disebabkan metode capital lease mencatat beban yang lebih besar yang ditimbulkan dari beban bunga dan penyusutan atau amortisasi aktiva yang disewa guna usaha. Sedangkan dalam metode operating lease hanya mencatat beban sewa guna usaha yang jumlahnya merata sepanjang periode sewa.

Ditinjau dari segi kewajiban, metode capital lease dapat memperbesar kewajiban yang ada di neraca. Hal ini dikarenakan metode capital lease menghendaki aktiva yang disewa guna usaha dicatat disisi debet sebagai aktiva sewa guna usaha dan kewajiban sewa guna usaha dicatat disisi kredit. Dengan sendirinya perhitungan risiko keuangan yang berhubungan dengan kewajiban akan tidak sesuai lagi jika dibandingkan dengan metode operating lease.

Oleh sebab itu, metode pembiayaan dengan capital lease tidak dapat disamakan dengan perjanjian sewa menyewa biasa seperti halnya pada operating lease, sehingga perlakuan akuntansi untuk transaksi sewa guna usaha perlu diterapkan secara konsisten sesuai dengan PSAK No.30 dalam rangka penyusunan laporan keuangan perusahaan. Untuk itu guna menjawab berbagai pertentangan dan menjelaskan praktek sewa guna usaha perlu pengkajian dari sisi konsepkonsep akuntansi yang mendasar, sehingga dapat ditentukan perlakuan setiap transaksi sewa guna usaha secara tepat, dapat dimengerti, dapat diperbandingkan dan sesuai dengan tujuan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi tersebut harus dapat memberikan suatu rangkaian historis dari sumber-sumber ekonomi, kewajiban kewajiban perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap sumber-sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban tersebut. Sehingga informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut akan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan untuk periode akuntansi berikutnya.

Beberapa peraturan di tahun 1974 tersebut merupakan tonggak sejarah perkembangan hukum tentang leasing di negeri ini. Peraturanperaturan tersebut adalah :

  1. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/l/1974, tertangal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.
  2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP. 649/MK/IV/5/1974, tanggal 6 Mei 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.
  3.  Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 650/MK/IV/5/1974, tanggal 6 Mei 1974 tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan Besarnya Bea Meterai Terhadap Usaha Leasing.
  4. d.      Pengumuman Direktur Jenderal Moneter Nomor: Peng-307/DJM/ 111.1/7/1974, tanggal 8 Juli 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Leasing. Setelah berbagai peraturan yang dikeluarkan di tahun 1974, ada beberapa peraturan lagi yang terbit di tahun-tahun kemudiannya. Perkembangan sejarah bisnis leasing di Indonesia sangat erat kaitannya dengan policy pemerintah yang tertuang dalam peraturan-peraturan tersebut.

 

  1. DASAR HUKUM LEASING

Dasar hukum untuk leasing yang utama adalah asas kebebasan berkontrak, seperti yang terdapat dalam 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sepanjang memenuhi syarat seperti yang diatur oleh perundang-undangan, maka leasing berlaku dan ketentuan tentang perikatan seperti yang terdapat dalam buku ketiga BW, berlaku juga untuk leasing. Namun demikian, di samping alas hukum mengenai asas kebebasan berkontrak, terdapat beberapa alas hukum lain. Di antaranya adalah:

  1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/MK/IV/1/1972, tentang Lembaga Keuangan, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK/011/1982.
  2. Keputusan Presiden Rl, No. 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan.
  3. Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 448/KMK.17/2000 tentang Pembiayaan Perusahaan.
  4. Keputusan Menteri Keuangan Rl, No. 634/KMK.013/1990, tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan Leasing). Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 1169/KMK,01/1991, tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).
  1. PENGERTIAN, PERMODALAN, DAN JENIS-JENIS LEASING
  2. PENGERTIAN LEASING

Sewa guna usaha (leasing) mennurut perpres No.9 th 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lesse) selama jangka waktu tertentu  berdasarkan pembayaran secara angsuran. Dilihat dari segi pandangan hukum kegiatan leasing ada 4 tahap yang utama yaitu :

  1. Perjanjian antara pihak lessor dan pihak lesse
  2. Berdaasarkan perjanjian sewa guna usaha, pihak lessor mengalihkan hak penggunaan barang pada pihak lesse.
  3. Lesse membayar kepada lessor atas sewa penggunaan barang.
  4. Lesse mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dangjangka waktunya kurang dari umur ekonomi barang tersebut.
  5. PERMODALAN LEASING

Sesuai dengan PMK No 84/PMK.012/2006 tanggal 26 september 2009 tentang perusahaan pembiayaan, jumlah modal disetor dan simpanan pokok atau simpanan wajib dalam rangka pendirian perusahaan pembiayaan adalah :

  1. Perusahaan swasta nasioanal atau perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp.100 Milyar.
  2. Koperasi sekkurang-kkurangnya sebesar Rp.50 Milyar
  1. JENIS-JENIS LEASING

Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan leasing dapat digolongkan menjadi 3 kelompok leasing yaitu :

  1. Independent leasing company

Adalah jenis pembiayaan leasing dimana lessor bebas menentukan pembelian barang dari berbagai supplier yang kemudian di lease kepada pemakai.

  1. Captive lessor

Adalah jenis pembiayaan leasing dimana lessor mempunyai supplier tersendiri yang berperan sebagai perusahaan induk. Pihak pertama terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan dan pihak keduanya lesse sebagai pemakai barang.

  1. Lessee broker atau packager

Adalah pembiayaan leasing dimana broker yang biasanya tidak memiliki barang atau peralatan fungsi hanya mempertemukan calon lease dengan lessor.

Jenis-jenis Leasing

Menurut Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal20 jenis-jenis leasing yang sudah dikenal secara umum antara lain:

  1. a.       Finance Lease (Sewa Guna Usaha Pembiayaan. Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha (lessor) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Selama masa sewa guna usaha, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dimana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (residual value), kalau ada, akan mencakup pengembalian harga barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha.
  2. b.      Operating Lease (Sewa Menyewa Biasa) Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha (lessor) membeli barang modal dan selanjutnya disewagunausahakan kepada penyewa guna usaha. Dalam operating lease, jumlah seluruh pembayaran sewa guna berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Perusahaan sewa guna usaha dalam operating lease biasanya bertanggung jawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan.
  3. c.       Sales-Type Lease (Sewa Guna Usaha Penjualan) Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara berkala (direct finance lease) dimana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrik atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha jenis ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu. Leveraged Lease Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya tiga pihak, yakni penyewa guna usaha, perusahaan sewa guna usaha, dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha.

 

  1. PERBEDAAN ANTARA LEASING DAN SEWA MENYEWA

Adapun perbedaan pokok antara leasing dengan sewa menyewa menurut KUH Perdata adalah

  1. Leasing merupakan bentuk metode pembiayaan, sedangkan sewa menyewa belum tentu merupakan bentuk pembiayaan.
  2. Obyek perjanjian leasing adalah barang-barang modal atau alat-alat produksi.
  3. sedangkan dalam perjanjian sewa menyewa obyeknya juga dapat meliputi barang-barang untuk dapat digunakan di luar perusahaan.
  4. Subyek dalam leasing ditentukan, yaitu perusahaan yang telah memperoleh izin, sedang dalam sewa menyewa tidak.
  5. Jangka waktu leasing merupakan jangka waktu yang tertentu, sedangkan dalam perjanjian sewa menyewa jangka waktunya mungkin bisa tidak terbatas.
  6. Jaminan yang harus diberikan oleh seorang yang menyewakan dalam pejanjian sewa menyewa, tidak berlaku sepenuhnya dalam leasing.
  7. Imbalan jasa yang dibayar pada perjanjian sewa menyewa adalah uang sewa, sedangkan dalam leasing, lessor berkepentingan memperoleh imbalan uang sewa yang pokoknya merupakan tebusan berkala harga perolehan barang ditambah ongkos pembiayaan, serta lessee tetap berkewajiban membaya seluruh jumlah imbalan jasa tersebut dan harus mengembalikan barang yang di-lease.
  8.  Dalam sewa menyewa, penyewa ikut memikul resiko obyek sewa menyewa, sedangkan dalam leasing seluruh resiko obyek dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab lessee tanpa melibatkan pihak lessor.
  9. Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak yang menyewakan telah memiliki atau menguasai barang-barang yang hendak dipergunakan oleh pihak yang lain dengan membayar uang sewa sebagai imbalan, sedangkan dalam leasing, lessor adalah instansi penyedia dana (finaciers) dan bukan pemilik barang yang biasa disewakan.

Selain itu ada perbedaan pokok antara leasing, sewa beli, sewa menyewa dan kredit bank

No Pokok Perbedaan Leasing Sewa Beli Sewa Menyewa Kredit Bank
1 Jenis barang Bergerak dan tidak bergerak Bergerak Bergerak dengan pemeliharaan Semua jenis investasi
2 Penyewa Perusahaan perorangan Perusahaan peorangan Perusahaan perorangan Perusahaan perorangan
3 Bentuk perusahaan Badan hukum Supplier Supplier Bank
4 Jangka waktu Menengah Pendek Pendek-tengah Bebas
5 Biaya 100% 80% Lebih rendah 80%
6 Biaya bunga Bunga+margin Tinggi Bunga = margin Spread + inter bank rate
7 Akhir kontrak Hak opsi untuk membeli, memperpanjang, mengembalikan Barang menjadi milik penyewa Barang kembali kepemilik Kredit lunas jaminan kembali
  1. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN LEASING

Seperti halnya aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan lainnya, perjanjian leasing juga mempunyai keunggulan maupun kelemahan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan, baik untuk lessee maupun lessor. Menurut Dahlan Siamat keuntungan yang akan didapatkan oleh lessee apabila melakukan leasing antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Lessee akan terhindar dari kebutuhan dana besar dan biaya bunga yang tinggi.
  2. Lessee mengurangi resiko keusangan, karena ia dapat mengoperkan barang yang dilease kepada pihak lessor setelah pemakaiannya. Perjanjian lease lebih flexible karena lebih bebas dibandingkan perjanjian utang lainnnya. Lessor yang pintar akan dapat menyesuaikan perjanjian lease terhadap kebutuhan perusahaan. Dana pembiayaannya jauh lebih murah dibandingkan pembiayaan sekaligus.
  3.  Lease tidak menambah pos utang di neraca dan tidak mempengaruhi ratio leverage.

Sedangkan kerugian apabila melakukan leasing bagi lessee adalah sebagai berikut:

  1.  Lessee wajib memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan lessor untuk melindungi peralatannya, misalnya: dalam bentuk pembatasan pengoperasian barang, perlindungan asuransi, dan lain-lain.
  2. Lessee bisa saja kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan barang pada saat akhir lease untuk beberapa jenis barang.
  3.  Lease khususnya financial lease mungkin kurang tepat apabila lessee hanya membutuhkan aktiva dalam jangka pendek, karena jika dibatalkan sebelum perjanjian selesai, akan menimbulkan biaya  yang cukup besar. Karena barang yang dilease tidak dapat dicatat sebagai asset, maka tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank.
  4. Hak menggunakan barang lease merupakan intangiable asset yang tidak dapat disajikan dalam neraca sebagai aktiva tetap.

Keunggulan sewa guna usaha sebagai sumber alternatif pembiayaan modal bagi perusahaan penyewa guna usaha adalah sebagai berikut (Nasution, 2003:14) :

  1. Penghematan modal yaitu tidak perlu menyediakan dana yang besar, hal ini merupakan penghematan dana bagi lessee, karena leasing umumnya membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan.
  2. Fleksibel, yang bersifat sangat luas yang merupakan ciri utama bagi kelebihan leasing dibanding dengan kredit bank. Fleksibilitas meliputi struktur kontraknya, besarnya pembayaran sewa, jangka waktu pembayaran serta nilai sisanya.
  3. Sebagai sumber dana, mekanisme untuk memperoleh dana yaitu dengan melalui sales dan leaseback atas aset yang sudah dimiliki oleh lessee.
  4. Menguntungkan cash flow. Untuk suatu investasi dimana pendapatan penjualan diperoleh secara musiman atau dimana keuntungan baru bisa diperoleh pada masa akhir investasi maka besarnya sewa juga bisa disesuaikan dengan kemampuan cash flow yang ada. Pengaturan seperti ini bisa mencegah timbulnya gejolak kekosongan dana dalam kas perusahaan.
  5. Leasing dapat memberikan keuntungan pajak penghasilan yang disebabkan oleh penyusutan dipercepat dan beban bunga.
  6.  Menahan pengaruh inflasi, dalam keadaan inflasi, lessee mengeluarkan biaya sewa yang sama. Dengan demikian nilai riil dari sewa tersebut telah berkurang atau bisa dikatakan bahwa lessee membeyar hari ini dengan perhitungan nilai mata uang kemarin.
  7. Leasing aktiva untuk periode lease yang relatif singkat dan bukan memiliki aktiva memberikan perlindungan bagi lessee dari keusangan peralatan.
  8. Secara umum jadwal pembayaran lease dapat diatur agar sesuai dengan arus kas masuk lessee yang diharapkan dari operasi.

Disamping keunggulan-keunggulan di atas, maka sewa guna usaha juga mempunyai segi kelemahan sebagai berikut (Nasution, 2003:14) :

  1. Pembiayaan 100% atas aktiva yang disewa guna usaha juga berarti total pengeluaran jumlah dollar yang lebih tinggi untuk bunga.
  2. Pembiayaan secara leasing merupakan sumber pembiayaan yang relatif mahal bila dibandingkan dengan kredit investasi dari bank.
  3. Pembiayaan di luar neraca hanya menutupi fakta bahwa lapisan hutang baru sedang ditanggung. Leasing peralatan siap pakai (jika dibandingkan dengan yang dibuat sesuai pesanan) mungkin menghasilkan produk yang mutunya lebih rendah dan pada akhirnya mengakibatkan hilangnya penjualan bagi lessee.
  4. Lease musiman mengandung ketidakpastian bahwa peralatan akan tersedia saat dibutuhkan selain itu suku bunga leasing mungkin didasarkan pada situasi perdagangan saat itu.
  5. Lease jangka panjang dapat memberikan perlindungan dari keusangan produk.
  6.  Keuntungan pajak mungkin bersifat sementara. Ketentuan pajak baru bisa diberlakukan kapan saja dan bisa membatalkan ketentuan dalam peraturan lama. Ini merupakan bahaya bagi semua lease jangka panjang yang mengutamakan keuntungan pajak.
  7.  Lease jangka panjang dengan suku bunga tetap akan membebankan lessor pemberi pinjaman atas resiko hilangnya kesempatan jika suku bunga naik.
  1. 6.      PARA PIHAK DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM LEASING

Pada prinsipnya para pihak dalam leasing meliputi ( Munir Fuady, 2006, Op. Cit., hal. 8.)

  1. Lessor. yakni pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini lessor bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat “multi finance,” tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang leasing.
  2. Lessee. Ini merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana dibiayai oleh lessor dan diperuntukkan kepada lessee.
  3.  Supplier. Merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek leasing, barang modal mana dibayar oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan lessee. Dapat juga supplier ini merupakan penjual biasa. Tetapi ada juga jenis leasing yang tidak melibatkan supplier, melainkan hubungan bilateral antara pihak lessor dengan pihak lessee. Misalnya dalam bentuk Sale and Lease Back.

 

Hubungan hukum antara lessor, supplier dan lessee adalah : Lessor memberikan biaya pembelian barang secara tunai kepada supplier. Supplier memberikan barang kepada lessee. Setelah lessee memperoleh barang, maka ia melakukan pembayaran lease kepada lessor. Sementara mengenai mekanisme sehingga terjadinya hubungan hukum antar para pihak, yaitu lessor, lessee, dan juga supplier, terdapat berbagai alternatif sebagai berikut:

  1. Lessor membeli barang atas permintaan lessee, selanjutnya memberikan kepada lessee secara leasing.
  2. Lessee membeli barang sebagai agennya lessor, dan mengambil barang tersebut secara leasing dari lessor.
  3. Lessee membeli barang atas namanya sendiri, tetapi dalam kenyataannya sebagai agen dari lessor, dan mengambil barang tersebut secara leasing dari lessor. Setelah lessee membeli barang atas namanya sendiri, kemudian melakukan novasi, sehingga lessor kemudian menghaki barang tersebut dan membayarnya.
  4. lessee membeli barang untuk dan atas namanya sendiri, kemudian menjualnya kepada lessor, dan mengambil kembali barang tersebut secara leasing. Ini adalah contoh Sale and Lease Back.
  5. Lessor sendiri yang mendapatkan barang secara leasing dengan hak untuk melakukan subleasing, dan memberikan subleasing kepada lessee subleasing kepada lessee.
  1. AKUTANSI SEWA GUNA USAHA
  2. Menurut FASB

Akuntansi Untuk Sewa Guna Operasi Lessee :

  1. Melibatkan pengakuan biaya sewa selama periode lease.
  2. Harta yang dilease tidak dilaporkan sebagai aktiva dalam neraca lease.
  3. Tidak ada hutang yang diakui dari kewajiban untuk melakukan pembayaran dikemudian hari atas penggunaan harta tersebut.

Akuntansi Untuk Lease Modal :

  1. Mengharuskan lesse untuk melaporkan  nilai sekarang (Present Value) dari pembayaran lease dikemudian hari pada Balance Sheet,  baik sebagi aktiva maupun sebagai kewajiban.
  2. Aktiva disusutkan seakan-akan telah dibeli oleh lessee

Akuntani Untuk Sewa Guna Operasi – Lessor

Akuntani untuk lease operasi bagi lessor sama dengan lessee. Lessor mengaku pembayaran sebagai pendapatan ketika  pembayaran diterima. Jika ada variasi penting dalam persyaratan pembayaran, maka dipelurkan ayat jurnak untuk m,ncerminkan pola garis lirus atas pengakuan pandapatan. Biaya langsung pertama yang dikeluarkan akan ditangguhkan dan kemudian diamortisasi selama periode lease, sehingga ditandingkan dengan pendapatan sewa.

Akuntansi Untuk Sewa Guna Modal – Lessor

Akuntansi untuk lease pembiayaan langsung bagi lessor sangat mirip dengan akuntansi untuk lease modal oleh lessee. Dalam praktikk piutang biasnya oleh lessor akan dicatat sebesar jumlah kotor pembayaran lease minimum disertai dengan perkiraan pengimbang untuk pendapatann bunga yang  diterima dimuka, dan bukan sebesar jumlah yang berlaku untuk lessee.

  1. Menurut IAI

Akuntansi Untuk Opperating Lease – Lessee

Pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha dilakukan dalam jumlah  yang tidak sama setiap periode.

Akuntansi Untuk Finance Lease – Lessee

  1. Transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap  dan keweajiban pada masa awal sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa yang harus  dibayar oleh penyewa guna usaha  pada skhir masa sewa guna usaha setiap pembayaan sewa guna usaha  dilokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga berdsarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban penyewa guna usaha.
  2. Tjngkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan sewa guna usaha atau tingkat bunga yang berlaku pada awal sewa guna usaha.
  3. Aktiva yang disewaguna usaha harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya.
  4. Kalau aktiva yang disewagunausaha dibeli sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkanpada tahun berjalan.
  5. Kewajiban sewa guna usaha harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka panjang sesuai dengan praktik yang lazim untuk jenis usaha penyewa  guna usaha.
  6. Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan harus dalam jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya.
  7. Kalau aktiva yang disewagunausahakan dijual maka perbedaan antara nilai buku dan harga jual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan.

Akuntansi Untuk Operating Lease – Lessor

  1. Barang modal yang disewagunausahakan harus  diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva sewaguna usaha berdasarkan harga perolehan.
  2. Pembayaran sewa guna usaha selam tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa guna usaha diakui dan dicatat sebagi pendapatan sewa.

Akutansi untuk finance – lessor

  1. Penanaman neto pada aktiva yang disewa guna usahakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai penanaman neto sewa guna. Jumlah penanaman neto tersebut terdiri dari jumlah piutang sewa guna usaha ditambha nilai sisa yang akan diterima oleh perusahaan sewa guna pada masa akhir sewa guna usaha  dikurangi dengan pendapatan sewa guna usaha  yang belum diakui dan simpanan jaminan.
  2. Selisih antara piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa dengan harga perolehan aktiva yang disewa guna usahakan diperlakukan sebagai pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui.
  3. Pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan  berdasarkan suatu  tingkat pengembalian berkala atas penanaman perusahaan sewa guna usaha.
  4. Apabila perusahaan sewa guna usaha menjual barang modal kepada penyewa guna usaha sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan harga jual dengan penanaman neto dalam sewa guna usaha pada saat penjualan dilakukan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan.
  5. Pendapatan lain yang diterima sehubungan  dengan transaksi sewa guna usaha harus diakui dan dicatat sebagai  pendapatan periode berjalan.
  1. Menurut IFRS

Akuntansi untuk operating lease

Dalam sewa operasi kedua belah pihak memperlakukan sewa sebagai executory contract. Di akhir masa sewa tidak ada pengakuan aset oleh lessee dan lessee mengakui beban un tuk pembayaran sewa selama masa sewa.

Akuntansi untuk finance lease

Dalam sewa  pembiayaan, lessor mengakui finance lease receivable dan lessee mengakui leased asset dan liability for future lease payment. Finance income dan beban diakui untuk mencerminkan constant rate of return  on the unpaid balance.

  1. PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN
  2. Menurut FASB

FASB menetapkan persyaratan  pengungkapan untuk semua lease, tanpa memperhatikan apakah lease itu digolongkan sebagai lease operasi atau lease modal. Informasi berikut wajib untuk dicantumkan untuk semua lease yang mengandung periode lease awal atau periode sisa yang tidak dapat dibatalkan diataas satu tahun :

Lesse :

Jumlah kotor yang dicatat sebagai lease modal dan akumulasi penyusutannya pada setiap tanggal neraca yang disajikan menurut kelompok pertama berdasarkan fungsinya.

  1. Pembyaransewa minimum mendatang  yang diwajibkan per tanggal neraca terakhir yang disajikan secara agregat dan untuk lima tahun fiskal berikutnya. Pembayaran ini harus dipisahkan antara lease operasi dan lease modal. Untuk lease modal biaya eksekutori harus dikeluarkan.
  2. Beban sewa untuk setiap periode untukperhitungan rugi laba disiapkan. Informasi tambahan mengenai sewa minimum, sewa kontinjen, dan sewa sublease harus disajikan untuk pereiode yang sama.
  3. Penjelasan umum tentang kontrak lease termasuk informasi tentnag pembatasan hal-hal  seperti deviden, hutang tambahan dan leasing  tambahan.
  4. Untukl leasse modal jumlah bunga yang diperlukan untuk mengurangi pembayaran lease agar vsama drngan nilai sekarang.

Lessor

  1. Unsur-unsur berikut dari dari investasi bersih dalam lease jenis  penjualan dan pembiayaan langsung pada setiap tanggal neraca :
    1. Piutang pembayaran lease minimum pada periode mendatang dengan menyajikan pengurangan tersendiri untuk biaya eksekutori dan akumulasi penyisihan utnuk piutang pembayaran leasee minimum yang tidak tertagih
    2. Nilai residual tidak dijamin yang memberi keuntungan bagi lessor.
    3. Pendapatan diterima dimuka
    4. Biaya langsung awal. Untuk lease biaya langsung  saja
    5. Pembayaran lease minimum mendatang yang akan diterima  setiap tahun selama lima tahun berturut-turut per tanggal neraca terakhir yang disajikan termasuk informasi mengenai sewa kontinjen.
    6. Jumlah pendapatan yang diterima dimuka yang termasuk di dalam laba guna meng-offset biaya langsung awal untuk setiap tahun penyajian perhitungan rugi laba.
    7. Unutk lease operasi harga pokok aktiva lease kepada pihak lain dan akumulasi penyusutannya
    8. Penjelasan umum tentang perjanjian leasing bagi lessor
  1. Menurut IAI

Finance leasse – lessor

  1. Aktiva dilaporkan berdasarkan urutan likuiditasnya, kewajiban diurutkan berdasarkan jatuh temponya tanpa mengelompokkan kedalam unsur lancar dan tidak lancar.
  2. Penanamn neto dalam aktiva yang disewagunausahakan   harus dilaporkan dalam neraca dengan rincian sebagai berikut :

Piutang sewa guna usaha        xxx

Nilai sisa yang terjamin           xxx

Pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui       xxx

Simpanan jaminan                   xxx

Penanaman neto sewa guna usaha      xxx

Penyisihan piutang sewa guna usaha yang diragukan            xxx

Jumlah penanaman neto          xxx

  1. Laporan laba rugi disajikan sedemikian rupa sehingga seluruh pendapatan silaporkan dalam kelompok yang terpisah darikelompok biaya.
  2. Jumlah penanaman netodan pendapatan sewa guna usaha dalam sewa guna usaha sindikasi dan leveraged leasees harus dilaporkan oleh masing-masing pihak secara proporsional sesuaii dengan penyertaanya
  3. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1)      Kebijakan penting akuntansi yang diugnakan sehubungan transaksi sewa guna usaha

2)      Jumlah pembayarann sewa guna usaha paling tidak untuk 2 tahun berikutnya.

3)      Sifat dari simpanan jaminan yang merupakan kewajiban perusahaan sewa guna usaha kepada sewa guna usaha

4)      Piutnag sewa guna usaha yang dijaminkan kepada pihak ketiga

5)      Sewa guna usaha sindikasi dan leveraged leases

Operating lease – lessor

  1. Barang mofal yang disea guna usahakan dilaporkan berdasarkan harga perolehan setelah dikuirangi akumulasi penyusutannya
  2. Aktiva yang disewa guna usahakan dilaporkan secara terpisah dari aktiva tetap yang tidak disewa guna usahakan
  3. Perhitungan rugi laba harus disusun sedemikian rupa sehingga seluruh pendapatan dilaporkan dalam kelompok yang terpisah dari kelompok biaya
  4. Penyusutan aktiva yang disewa guna usaha harus dilaporkan secara terpisah dari aktiva yang tidak disewa guna usahakan
  5. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut
    1. Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam sewa guna usaha
    2. Jumlah pembayaran sewa guan usaha paling tidak untuk 2 tahun berikutnya
    3. Sifat dari simpanan jaminan
    4. Aktiva yang disewaguna usahakan yang dijaminkan kepada  pihak ketiga
    5. Sewa gunan usaha sindikasi dan leveraged leases

Capital lease – lessee

  1. Aktiva yang disewa guna usahakan dilaporkan sebagai bagian aktiva tetap dalam kelompok sendiri. Kewajjiban sewa guna usaha harus disajikan terpisah dari kewajiban lainnya.
  2. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal berikut :

Jumlah pembayaran untuk sewa guna  usaha paling tidak untuk 2 tahin berikutnya :

  1. Penyusutan yang dibebankan untuk laba tahun berjalan
  2. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan tansaksi sewa guna usaha
  3. Keuntungna dan kerugoan yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi sale dan leaseback
  4. Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha

Operating lease – lessee

Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal berikut :

  1. Jumlah pembayara sewa guna usaha selama tahun berjalan yang dibebankan sebagai biaya sewa
  2. Jumlah pembayaansewa guna usaha yang dilakukan paling tidak untuk 2 tahun berikutnya
  3. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha
  4. Keuntungan dankerugian yang ditangguhkan beserta amortisinya  sehubungan dengan transaski sale dan leaseback
  5. Ikatan-ikatan [penting yang dipersyaratkan dalam sewa guna usaha
  1. PERLAKUAN AKUNTANSI CAPITAL LEASE OLEH PENYEWA USAHA

Menurut  PSAK No. 30 adalah :

  1. Transaksi sewa guna usaha diberlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa guna sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha setiap pembayaran sewa guna dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban penyewa guna usaha.
  2.  Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan sewa guna usaha atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa guna usaha.
  3. Aktiva yang disewa guna usahakan harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya.
  4. Kalau aktiva yang disewa guna usahakan dibeli sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan atau dikreditkan pada tahun berjalan.
  5. Kewajiban sewa guna usaha harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka panjang sesuai dengan praktek yang lazim untuk jenis usaha penyewa guna usaha.
  6. Dalam hal dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (sale and leaseback) maka transaksi tersebut harus dilakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Selisih antara harga jual dan nilai buku aktiva yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan harus dilakukan secara proporsional dengan biaya amortisasi aktiva yang disewa

guna usahakan.

  1. 10.  PERLAKUAN AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA OPERATING LEASE

Perlakuan akuntansi operating lease menurut PSAK No.30 bahw pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha oleh lessee, meskipun pembiayaan sewa guna usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode.

 

  1. PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI CAPITAL LEASE

Pelaporan akuntansi capital lease oleh penyewa guna usaha menurut PSAK No. 30 adalah :

  1. Aktiva yang disewa guna usahakan dilaporkan sebagai bagian aktiva tetap dalam kelompok tersendiri. Kewajiban sewa guna usaha yang bersangkutan harus disajikan terpisah dari kewajiban lainnya.
  2. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1)      Jumlah pembayaran sewa guna usahakan yang paling tidak untuk dua tahun berikutnya.

2)       Penyusutan aktiva yang disewa guna usahakan yang dibebankan dalam tahun berjalan.

3)       Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha.

4)      Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi penjualan dan penyewaan kembali (sale and leaseback). Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha.

  1. PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI OPERATING LEASE

Menurut PSAK No.30 bahwa pengungkapan yang layak harus dicantumkan atas laporan keuangan mengenai :

  1. Jumlah pembayaran sewa guna selama tahun berjalan yang dibebankan sebagai biaya sewa.
  2. Jumlah pembayaran sewa guna usaha yang harus dilakukan paling tidak 2 tahun berikutnya.
  3. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha.
  4.  Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi sale and leaseback.
  5. Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha (major covenants).
  1. ILUSTRASI METODE CAPITAL LEASE

Contoh penerapan metode capital lease berdasarkan buku akuntansi Kieso dan J. Weygandt (2002 : 239) adalah sebagai berikut: Lessor company dan Lessee Company menandatangani sebuah perjanjian lease tertanggal 1 Januari 2000 yang menetapkan bahwa Lessor Company menyewakan peralatan kepada Lessee Company dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Masa lease adalah lima tahun dan perjanjian tidak dapat dibatalkan dengan mengharuskan pembayaran sewa sebesar Rp 25.981
  2.  Peralatan tersebut mempunyai nilai wajar sebesar Rp. 100.000 estimasi umur ekonomis lima tahun dan tidak ada nilai residu
  3. Lessee Company membayar semua biaya pelaksanaan langsung kepada pihak ketiga kecuali pajak harta sebesar Rp 2000 per tahun yang termasuk dalam pembayaran tahunan kepada lessor Lease tersebut tidak memuat hak opsi pembaharuan dan peralatan akan kembali pada lessor company pada saat selesainya lease.
  4. Tingkat bunga pinjaman tambahan (incremental borrowing rate) Lessee Company adalah sebesar 11% tahun. Apabila tingkat bunga tidak diketahui maka tingkat bunga yang digunakan harus ditentukan oleh lessee.
  5. Lessee Company menyusutkan peralatan yang disewa dengan menggunakan metode garis lurus.
  6.  Lessor Company menetapkan sewa tahunan untuk memperoleh tingkat hasil pengembalian atas investasinya sebesar 10% per tahun, fakta ini diketahui oleh Lessee Company.
  7. Dalam hal adanya ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh Lessor Company maka lessee harus menerapkannya.

Penyelesaian:

  1. Pengujian atas klasifikasi lease berdasarkan perjanjian lease diatas adalah:
    1. Masa lease lima tahun, sama dengan estimasi umur ekonomis peralatan yang lamanya lima tahun, memenuhi pengujian 75%
    2. Nilai sekarang pembayaran lease minimum Rp 100.000 melebihi 90% dari nilai wajar harta (Rp 100.000)

Nilai yang dikapitalisasi : (25.981 – 2.000) x Nilai pembayaran sekarang anuitas selama 5 periode pada tingkat diskonto 10% : Rp

: 25.981 x 4,16986

: Rp 100.000

  1. Pencatatan akuntansi Capital Lease oleh Lessee Company
    1. Jurnal untuk mencatat peralatan yang disewa guna usaha pada awal sewa guna usaha

Peralatan Sewa Guna Usaha Rp 100.000

Kewajiban Sewa Guna Usaha Rp 100.000

Bila terdapat hak opsi dalam bentuk simpanan jaminan atau kas untuk membeli peralatan yang disewa pada akhir masa lease adalah

Simpanan jaminan xx

Kas xx

  1. Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran lease pertama tanggal 1 Januari 2000 adalah

Beban pajak Rp 2.000

Kewajiban Sewa Guna Usaha Rp 23.981

Kas Rp 25.981

  1. Tanggal 31 Desember 2000 jurnal untuk mencatat beban bunga adalah Beban Bunga Rp 7.602

Hutang Bunga Rp 7.602

Berikut disajikan skedul pembayaran sewa guna usaha Leesee Company selama lima tahun dengan tingkat bunga 10%

Tanggal Pembayaran lease tahunan Biaya pajak Biaya bunga Penurunan kewajiban lease Kewajiban lease
1/1/2000 - - - - 100,000
1/1/2000 25,981 2,000 - 23,981 76,019
1/1/2001 25,981 2,000 7,602 16,379 59,640
1/1/2002 25,981 2,000 5,964 18,017 41,623
1/1/2003 25,981 2,000 4,162 19,819 21,801
1/1/2004 25,981 2,000 2,180 21,801 -
Jumlah 129,905 10,000 19,908 100,000 -

Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran sewa guna usaha tangal 1 Januari 2001 adalah

Beban pajak Rp 2.000

Beban Bunga Rp 7.602

Kewajiban Sewa Guna Usaha Rp 16.379

Kas Rp 25.981

  1. Ayat jurnal untuk mencatat penyusutan peralatan sewa guna usaha selama lima tahun dengan metode garis lurus tanggal 31 Desember 2000 adalah

Beban penyusutan aktiva SGU Rp 20.000

Akm.penyusutan aktiva SGU Rp20.000

  1. Ayat jurnal untuk mencatat berakhirnya masa lease apabila terdapat hak opsi adalah:

Peralatan xx

Akm.Penyusutan Peralatan xx

Peralatan Sewa Guna Usaha xx

(Peralatan sewa guna usaha yang dibeli pada akhir masa sewa guna usaha harus dicatat oleh perusahaan sebesar nilai buku)

KESIMPULAN

  1. Leasing mempunyai beberapa keuntungan baik untuk lessor maupun lessee, namun disampingh itu leasing juga mempunyai beberapa kelemahan.
  2. Dalam praktiknya leasing mempunyai beberapa dasar hukum dalam menjalankan kegiatannya
  3. Ada beberapa perlakuan akuntansi yaitu transaksi capital leasse, transaksi operating lease, capital leasse oleh penyewa usaha, sewa guna usaha operating lease

DAFTAR PUSTAKA

http://www.smecda.com/Files/Dep_Pembiayaan/Informasi/07_10_Sewa_Guna_Usaha.pdf

http://www.akuntansi.info/PSAK/PSAK30Leasing.pdf

http://files.nasyarobby.com/kuliah/Addin%20-%20AKM%20II.pdf

http://eprints.upnjatim.ac.id/555/1/file_1.pdf

http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/18880/1/Penerapan-PSAK-No.-30-mengenai-perlakuan-akuntansi-sewa-guna-usaha-aktiva-tetap-dan-pengaruhnya-pada-neraca-dan-laporan-laba-rugi-perusahaan-%3A-studi-kasus-pada-PT.-Nusantara.pdf

http://courseware.politekniktelkom.ac.id/BUKU_KA/Semester%204/CA%20172%20Akuntansi%20Keuangan%20II/Praktikum%20AKUNTANSI%20KEUANGAN%202.pdf

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18221/3/Chapter%20II.pdf

http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/5FES1MN/207111019/BAB%20II.pdf

http://journal.uii.ac.id/index.php/JEI/article/viewFile/501/413

http://ftp.lipi.go.id/Buku_Sekolah_Elektronik/SMK/Kelas%20XI/Kelas%20XI_smk_akuntansi_industri_ali-irfan.pdf.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s